Gerakan Stop Killing Games kembali mencatat kemajuan besar dalam perjuangannya melindungi game dari ancaman “mati permanen” setelah server ditutup. Kali ini, sebuah rancangan undang-undang yang mereka dukung berhasil lolos pemungutan suara di California State Assembly.
Jika nantinya benar-benar disahkan menjadi undang-undang, aturan ini bisa menjadi salah satu perubahan terbesar bagi industri game online dalam beberapa tahun terakhir.
RUU Protect Our Games Resmi Lolos Tahap Pertama
Dalam video terbaru yang diunggah oleh Stop Killing Games, anggota California State Assembly Chris Ward mengungkapkan bahwa Protect Our Games Act (AB 1921) berhasil lolos dengan hasil voting 43 suara setuju dan 16 suara menolak.
RUU ini mengusulkan beberapa aturan baru yang cukup menarik bagi para gamer.
Salah satunya adalah kewajiban bagi publisher dan developer untuk memberikan pemberitahuan minimal 60 hari sebelum menghentikan layanan game yang bergantung pada server online.
Tak hanya itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan solusi agar game tersebut tetap bisa dimainkan setelah server resmi ditutup. Opsi yang dimaksud bisa berupa mode offline, dukungan server komunitas, atau bahkan pengembalian dana kepada pemain.
Berawal dari Keluhan Seorang Gamer
Menurut Chris Ward, ide awal dari RUU ini datang dari seorang warga San Diego yang merasa frustrasi karena game yang baru dibelinya tiba-tiba tidak bisa dimainkan lagi setelah layanan online dihentikan.
Masalah inilah yang selama beberapa tahun terakhir menjadi fokus utama gerakan Stop Killing Games.
Mereka berpendapat bahwa ketika seseorang membeli sebuah game, seharusnya produk tersebut tidak bisa begitu saja menjadi tidak berguna hanya karena publisher memutuskan untuk mematikan servernya.
Dampak The Crew Masih Terasa
Bagi yang belum mengikuti pergerakan Stop Killing Games, kampanye ini pertama kali mencuri perhatian pada tahun 2024 setelah Ubisoft menutup akses ke game balap online The Crew.
Keputusan tersebut membuat pemain yang sudah membeli game tersebut tidak lagi bisa mengaksesnya sama sekali, memicu gelombang protes besar dari komunitas.
Sejak saat itu, pendiri Stop Killing Games, Ross Scott, bersama aktivis lainnya terus mendorong perubahan regulasi di berbagai negara.
Bahkan pada April 2026 lalu, mereka sempat mempresentasikan isu ini di hadapan European Parliament, yang disebut menerima argumen mereka dengan cukup positif.
Masih Harus Lewati Tahap Berikutnya
Meski lolos di California State Assembly, perjuangan RUU ini masih jauh dari selesai.
Tahap berikutnya, Protect Our Games Act harus mendapatkan dukungan di California State Senate sebelum akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang resmi.
Selain itu, aturan ini juga menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak industri game, termasuk Entertainment Software Association atau ESA.
ESA sebelumnya menilai aturan tersebut berpotensi membebani developer karena mereka harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menjaga game lama tetap berjalan, alih-alih fokus membuat game baru.
Di sisi lain, Stop Killing Games membalas argumen tersebut dengan menyebut bahwa para konsumen hanya meminta perlindungan dasar agar game yang sudah dibeli tidak berubah menjadi produk yang tidak bisa digunakan di masa depan.
Masa Depan Game Online Bisa Berubah
Jika RUU ini berhasil lolos seluruh proses legislasi, California berpotensi menjadi wilayah pertama di Amerika Serikat yang memberikan perlindungan khusus terhadap game online yang akan ditutup.
Bagi para gamer, ini bisa menjadi langkah besar untuk memastikan game yang mereka beli tidak hilang begitu saja ketika publisher memutuskan untuk mematikan servernya.
Sementara itu, komunitas Stop Killing Games kini menunggu hasil pembahasan berikutnya sambil terus memperjuangkan aturan serupa di Amerika Serikat maupun Eropa.
